Riana Sari Arinal Berikan Bantuan Sembako dan Kursi Roda kepada Warga Lansia dan Disabilitas di Lampung Utara

CAHYAMEDIA (LAMPUNG UTARA) – Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal memberikan bantuan 5 unit kursi roda kepada warga lansia dan disabilitas di Kabupaten Lampung Utara serta ratusan bantuan paket sembako kepada warga yang membutuhkan.

Bantuan itu diserahkan Ibu Riana di Rumah Warga Jl. Raya Abung Timur, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Senin (9/10/2023).

Ibu Riana mengatakan LKKS sebagai mitra pemerintah membantu tugas Gubernur Lampung yang bergerak dibidang sosial.

Bantuan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 78.

“Kami banyak bergerak dibidang sosial, memberi bantuan-bantuan kepada masyarakat. Hari Kemerdekaan,  Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan bantuan dan baru hari ini saya berkesempatan hadir menjumpai bapak ibu,” ujar Ibu Riana.

Ibu Riana mengatakan pemberian bantuan ini secara keliling dilakukan di 15 Kabupaten/Kota.

Ia berharap bantuan ini dapat membawa manfaat dan sedikit meringankan kebutuhan dasar masyarakat.

“Semoga apa yang kami berikan, kami lakukan hari ini membawa manfaat khususnya bagi bapak ibu semua. Mudah-mudahan bisa meringankan sedikit kebutuhan bapak ibu,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ibu Riana menyapa Satinem (80) warga Desa Tulung Singkip, Kecamatan Blambangan Pagar, yang mendapatkan bantuan kursi roda.

“Apa kabah mbah, sehat-sehat ya mbah,” katanya.

Ibu Riana yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung meminta agar didata masyarakat di Lampung Utara yang membutuhkan bantuan kursi roda atau alat bantu lainnya.

Bagi masyarakat yang membutuhkan, nantinya melalui perwakilan yang ada didaerah, bisa bersurat ke PMI Provinsi Lampung.

“Jadi yang belum didata atau bapak ibu mempunyai tetangga atau keluarganya yang butuh bantuan kursi roda bisa bersurat ke PMI Provinsi Lampung. Kami banyak memberikan bantuan yang membutuhkan kursi roda, kaki palsu atau pun alat bantu dengar. Nanti bisa disampaikan kepada perwakilan yang ada didaerah masing-masing,” ujarnya. (ida/adpim)