CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung atas pemandangan umum fraksi2 Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020,Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi PKS kritisi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung yang belum maksimal.
Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung lanjutan pandangan umum fraksi2 juru bicara Fraksi PKS Junianto menyatakan berdasarkan destruksi kesehatan dalam bentuk kondisi pandemi covid-19 yang belum berakhir mengksji yang lebih maksimal.
Menurut juru bicara fraksi PKS Junianto saat membaca kan laporan pemandangan umum berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tshun 2014 Tentsng Pemerintah Daerah. Dalam dokumen sambutan Gubernur Lampung harus perlu kejelasan yang lebih lengkap atas laporan keuangan BUMD,karena masyarakat publikpun menilai bukan hanya BPK “ujarnya.
Tidak sekedar laporan kertas yang tak bernyawa, “kata Iswan H. Caya,Kamis (24/06/2021)di Ruang Rapat Paripurna setempat.
Harus menekan pandemi covid -19 bagi OPD terkait karena angka dar 5,0 % Lampung lebih tinggi dari angka 2,0 %.
Kemudian kinerja keuangan daerah,dari realisasi pendapatan daerah belum masih mencapai target.
Fraksi PKS merekomendasikan terkait program prioritas yang masih belum terlaksana dengan baik ujarnya.
Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional Ahmad Iswan H. Caya, mrnyebukan bahwa terkait penyelenggaraan aparatur harus lebih prima, bersih dan berwibawa.
Diketahui bahwa dalam laporan fraksi2 menyebutkan bahwa terkait anggaran keuangan Pemprov Lampung disebutkan bahwa pembayaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memasuki purna bakti masih berlangsung pembayarannya. (*/ida)
Comment