by

Pemprov Lampung Dorong UMKM Gunakan Sistem Pembayaran Digital QRIS, Siap Diterapkan pada Smart Village dan Kartu Petani Berjaya

BANDARLAMPUNG,CAHYAMEDIA.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dorong Usaha Mikro, Menengah dan Kecil (UMKM) maksimalkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital.

Melalui sistem QRIS ini, Program Smart Village dan Kartu Petani Berjaya (KPB) akan berkembang seiring masuknya teknologi digital di pedesaan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto mewakili Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dalam sosialisasi dan edukasi digitalisasi pembayaran menggunakan QRIS dan Pilot Project Digitalisasi UMKM secara virtual di Ruang Video Conference, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Kamis (4/03/2021).

“BUMDes di desa akan berkembamg. BUMDes dapat berkolaborasi dengan UMKM sehingga ekonomi di desa bisa berputar termasuk bersinergi dengan Kartu Petani Berjaya. Masyarakat harus sudah lebih siap dengan aplikasi pembayaran elektronik ini,” ucap Sekdaprov Fahrizal.

Dalam acara yang digelar oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung ini, Fahrizal mengatakan, pembayaran transaksi non tunai melalui QRIS selain memudahkan proses transaksi, juga berjalan lebih mudah dan aman serta mengikuti zaman yang terus berkembang, inovasi ini juga sangat sesuai digunakan pada masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, pembayaran digital tersebut akan meminimalkan persentuhan fisik antara pembeli dan penjual. “Ini akan menghemat uang yang beredar di masyarakat dan juga secara otomatis berkontribusi menekan penularan virus Covid-19,” ujar Fahrizal.

QRIS sendiri mulai diimplementasikan oleh Bank Indonesia sejak 1 Januari 2020 dan hingga saat ini pemanfaatannya sudah meluas di masyarakat.

Fahrizal menyebutkan, berdasarkan data BI Perwakilan Lampung, sebanyak 86 ribu merchant UMKM Provinsi Lampung sudah menggunakan QRIS.

Sedangkan pelaku UMKM di Provinsi Lampung Tahun 2019 berjumlah lebih kurang 168 ribu UMKM, dengan bidang usaha seperti otomotif, kuliner, pendidikan, agribisnis, dan perdagangan.
“Artinya sudah 50 persen,” katanya.

Namun demikian, Fahrizal menuturkan agar transaksi menggunakan QRIS bisa lebih masif, diperlukan juga sosialisasi tidak hanya kepada UMKM namun juga individu yang melakukan teransaksi.

“Meski UMKM telah siap, namun masyarakat masih senang menggunakan uang cash, hingganya pemanfaatannya belum maksimal. Dengan begitu, baik aplikasi dan masyarakatnya perlu terus diedukasi”, papar Fahrizal.

Fahrizal mengatakan, masyarakat di desa juga harus siap dengan sistem pembayaran digital melalui QRIS ini.

“Untuk itu, ini akan kita sinergikan dengan program pemerintah Provinsi Lampung yaitu Smart Village”, ujarnya.

Fahrizal menjelaskan, di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, para pelaku usaha termasuk UMKM harus dapat beradaptasi dan memahami empat prinsip usaha di masa pandemi.

Empat prinsip itu yakni menjaga kebersihan dan keselamatan, menghindari bersentuhan fisik, menghindari kerumunan, dan mobilitas rendah.

“Para pelaku UMKM diharapkan dapat terus menjaga usahanya untuk menerapkan keempat prinsip tersebut, agar konsumen merasa aman untuk menikmati atau membeli produk/jasa yang diperdagangkan”, pinta Fahrizal.

Fahrizal berharap, Pemprov Lampung melalui Dinas Koperasi dan UMKM dapat terus bersinergi dengan kabupaten/lota, Bank Indonesia, dan Dekranasda Provinsi Lampung dalam upaya pemberdayaan UMKM.

“Semoga dapat terus berkontribusi dalam pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*/rls)

Comment