CAHYAMEDIA (BANDARLAMPUNG) — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menjalin kerja sama strategis dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) guna memperkuat sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Provinsi Lampung. Kesepakatan ini dibahas dalam rapat bersama yang digelar di Ballroom Arte Hotel, Bandarlampung, Jumat (20/6/2025) malam.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, dan sektor swasta untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis desa.
“Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Hampir setiap kabupaten memiliki setidaknya empat komoditas unggulan yang sangat potensial untuk dikembangkan secara terintegrasi,” ungkap Gubernur Mirza.
Ia menyampaikan bahwa penguatan infrastruktur pertanian berbasis desa menjadi prioritas, termasuk pengadaan alat pengering (dryer), pembangunan silo jagung, dan pengolahan hasil pasca-panen.
“Kami ingin nilai tambah komoditas itu dihasilkan langsung di desa. Tujuannya agar petani memperoleh manfaat yang optimal,” terangnya.
Gubernur juga menekankan bahwa pengembangan ekosistem produksi dan distribusi harus berbasis koperasi agar dampak ekonominya langsung dirasakan masyarakat akar rumput.
Gubernur Mirza menyambut terbuka kolaborasi konkret bersama Dekopin dan Inkud serta menegaskan bahwa koperasi adalah sarana efektif untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
“Ini sudah terbukti, bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara. Jika niatnya baik dan dijalankan bersama, saya yakin hal ini bisa terwujud,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dekopin, Priskhianto, menyatakan komitmennya untuk bersinergi dalam penguatan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan di Lampung. Ia menyebut potensi Lampung sangat besar dengan keberagaman komoditas di tiap kabupaten, serta mendukung gagasan hilirisasi produk pertanian melalui koperasi.
Dekopin, kata Priskhianto, saat ini tengah menjajaki skema pembiayaan non-APBN untuk penyediaan alat pertanian dan teknologi digital pengolahan hasil perikanan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyusun proposal kolaboratif bersama Pemprov Lampung berdasarkan kebutuhan riil lapangan. (Maulana/Adpim)
Comment