Jakarta Edhy Prabowo dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di periode kedua kepemimpinannya sebagai presiden.
Sepak terjang Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP terus menjadi perhatian masyarakat. Hal yang paling menyedot perhatian adalah kebijakannya ketika membuka kembali ekspor benih lobster. Kebijakan ini dilarang oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti.
Kini, Edhy Prabowo dikabarkan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai tiba dari kunjungannya ke Amerika Serikat (AS). Edhy Prabowo ditangkap berkaitan ekspor benih lobster atau benur.
Padahal, Edhy Prabowo beberapa waktu mengaku tak memiliki bisnis lobster. Bahkan dirinya menegaskan ke masyarakat untuk tidak meragukan jiwa nasionalismenya sebagai Menteri.
“Anda tidak usah ragu, saya orang nasionalis. Prinsip seorang menteri adalah konstitusi, saya kerja untuk NKRI. Saya tidak punya bisnis lobster, bisnis perikanan,” tegas Edhy pertengahan tahun ini.
Terkait polemik ekspor lobster, Edhy memastikan semangat regulasi ini untuk menghidupkan kembali usaha para nelayan dari Sabang sampai Merauke yang sempat mati.
Selain itu, dirinya juga ingin menumbuhkan etos budidaya lobster. Karenanya, ke depan KKP akan menghentikan ekspor benih bening lobster apabila budidaya dalam negeri sudah mampu menampung hasil tangkapan para nelayan.
“Kenapa diekspor? Daya tampung kita masih sedikit ada peluang ekspor saya pilih ekspor,” imbuhnya.
Untuk itu, sembari menyiapkan budidaya dalam negeri, Menteri Edhy menyebut ekspor benih bening lobster memiliki sejumlah manfaat untuk nelayan dan pendapatan negara dari sisi pajak. Mengingat di tengah lesunya perekonomian, sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi peluang untuk dimaksimalkan oleh segenap lapisan masyarakat.
“Pajak lobster itu, dulu 1.000 ekor Rp 250. Sekarang 1 ekor minimal Rp 1.000. Mana yang Anda pilih? Kalau saya ekspor 500 juta benih, Rp500 miliar saya terima uang untuk negara,” seru Edhy Prabowo.
sumber : liputan6.com
Comment