Tokoh Agama Dorong Penyelenggara Pemilu Agar Tegakan Hukum Terkait Money Politic Pilgub Lampung

By Cahya Media 04 Jul 2018 Dibaca: 75KaliBandar Lampung

Tokoh Agama Dorong Penyelenggara Pemilu Agar Tegakan Hukum Terkait Money Politic Pilgub Lampung

Keterangan Gambar : "Foto : Ilustrasi"


BANDARLAMPUNG||CAHYAMEDIA.CO.ID, – Merebaknya dugaan money politik di pilgub 27 Juni 2018 lalu, Beberapa tokoh agama di provinsi Lampung mendorong para penyelenggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menegakan hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebagai rakyat, kami mendorong agar hukum ditegakan untuk terciptanya pilkada yang demokratis, jujur, adil dan bebas dalam menentukan pilihan pasangan calon gubernur - wakil gubernur Lampung,”Kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU) Provinsi Lampung, Mukri, Rabu (4/7).

Para penyelenggara pemilu harus mengambil tindakan dengan bersikap untuk menanggapi maraknya dugaan politik uang, Jika terbukti adanya money politik ini, kata Mukri, maka hukum harus ditegakan dengan seadil-adilnya.

"Kita kan sepakat menyelenggarakan pilkada dengan demokratis dan jujur. Jadi, ketika ada dugaan money politik, maka Bawaslu yang menentukan dan jika terbukti, maka lembaga penyelenggara pemilu ini harus berani menegakan hukum. Karena money politik merupakan langkah dalam menghalalkan segala cara untuk menyampai tujuan,"tegasnya.

Sementara itu, Hal senada disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH) Provinsi Lampung Ketut Artaye meminta para penyelenggara pemilu, baik Bawaslu dan KPU bisa menegakan aturan yang berlaku untuk mengantisipasi maraknya dugaan money politik di ajang pesta demokrasi lima tahunan tingkat provinsi tersebut.

Karena menurutnya, Masih Ketut Artaye, money politik ini sudah tidak mendidik masyarakat Lampung. Karena dalam ajang kompetensi, kompetisi harus mengutamakan kualitas pasangan calon gubernur - wakil gubernur Lampung periode 2019-2024 mendatang.

“Para penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu ini harus tegas sesuai dengan aturan main yang telah diberlakukan. Jadi sudah tidak ada lagi toleransi, apapun itu. Jika itu sudah berada di luar aturan, jadi harus di tindak tegas dong,”kata Ketut.

Ketut Artaye juga menambahkan, Terkait beberapa bukti dan data sudah cukup Segera proses dan tindak tegas, jika pelanggaran politik uang ini terbukti proses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Jika terbukti melakukan money politik, dan tidak bisa menindak tegas, maka perlu dipertanyakan peran netralitas dari para lembaga penyelenggara pemilu ini. Sementara beberapa bukti dan data sudah jelas,”ujarnya.

Saat ini, ia menilai, keterbukaan informasi dari para penyelenggara pemilu ini masih kurang. Oleh karena itu, ia meminta agar para lembaga penyelenggara pemilu ini harus bisa menunjukan peran yang lebih aktif, terbuka dan lebih meningkatkan integritas.(*)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapakah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Kesukaan Anda?
  1. M. Ridho Ficardo Bachtiar Basri
  2. Herman HN Sutono
  3. Arinal Djunaidi Chusnunia Chalim
  4. Mustafa Ahmad Jajuli

Komentar Terakhir

  • jmtvarma

    online viagra <a href="http://viagrafa.com/">generic viagra online</a> ...

    View Article
  • Speedycash

    short term loans direct lenders <a href="https://sameday.us.org">cash ...

    View Article
  • car insurance cost

    home and car insurance quotes <a ...

    View Article
  • safeauto insurance

    cheap car insurance companies <a href="https://cheap-car-insurance.us.com">che ...

    View Article