Pengawasan dan Realisasi Fisik DD, Ranah Inspektorat atau DPMP?

By Cahya Media 15 Okt 2019 Dibaca: 146KaliPringsewu

Pengawasan dan Realisasi Fisik DD, Ranah Inspektorat atau DPMP?

Keterangan Gambar :


CAHYAMEDI.CO.ID, PRINGSEWU - Inspektorat Kabupaten Pringsewu hingga kini belum menyikapi dugaan ketidakberesan penggunaan Dana Desa (DD) di Pekon Tanjung Dalam, seperti yang diberitakan sejumlah media online. 

Inspektorat Kabupaten Pringsewu beralibi, kalau pengawasan DD tidak serta merta hanya menjadi kewenangannya semata.

Inspektur pada Kantor Inspektorat Kabupaten Pringsewu DR.dr.Endang Budiati saat dikonfirmasi wartawan media ini melalui sambungan ponselnya berkaitan dengan masalah Pekon Tanjung Dalam mengatakan, pemeriksaan yang dilaksanakan belum selesai. 

Menurut Endang, bicara tentang pengawasan DD proses dan tahapannya berjenjang yakni mulai dari kecamatan, DPMP (dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon), Inspektorat dan BPK RI.

"Jadi coba, tanya camat pagelarnya dulu seperti apa, terus tanya DPMP juga seperti apa. Kalau mereka tidak bisa memberikan penjelasan berkaitan dengan masalah pengawasan DD ini, baru tanya ke inspektorat", tandas Endang. 

Endang menegaskan, bila memang terjadi dugaan ketidakberesan dalam proses pelaksanaan fisik di Pekon Tanjung Dalam sebut Endang, silahkan dilaporkan ke kantor inspektorat. 

"Suruh saja warganya laporan ke inspektorat, nanti akan kita tindaklanjuti. Sebab, di Inspektorat juga saat ini sudah ada tim pengaduan masyarakat (Dumas) yang siap menerima dan menindaklanjuti laporan", sebut Endang. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Pringsewu Mailian Ayub saat dikonfirmasi berkaitan dengan masalah pengawasan penggunaan DD menegaskan, kalau tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPMP lebih kepada supervisi dalam perencanaan dan pelaporan. 

"Kewenangan kita hanya pada urusan administrasi dan perencanaan, serta pelaporan penggunaan dana desa. Kalau sudah berkaitan dengan realisasi kegiatan fisik, pengawasan menjadi ranahnya inspektorat", jelas Malian Ayub dikonfirmasi melalui sambungan ponselnya. 

Menurut Malian, bilamana penggunaan DD sudah sesuai dengan perencanaan, maka pihaknya hanya sebatas menyetujui laporan pertanggungjawaban yang dibuat. 

"Kalau bicaranya sudah masalah misalnya terjadi pengurangan volume, bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi, itu ranahnya inspektorat. Kita tidak bisa memberikan tanggapan dan pendapat. Sebab, kita lebih kepada masalah pemberdayaan masyarakat", tegas Malian. (Ful)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment