Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon harus Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2017

By Cahya Media 06 Feb 2019 Dibaca: 61KaliPringsewu

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon harus Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2017

Keterangan Gambar : Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pringsewu Anton Subagio meminta kepala pekon terpilih gunakan Perda No. 4 tahun 2017 dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat pekon


PRINGSEWU,CAHYAMEDIA.CO.ID - Polemik seputar masalah pengangkatan dan pemberhentian perangkat pekon, mendapat tanggapan dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Pringsewu.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pringsewu, Anton Subagyo mengingatkan kepada seluruh kepala pekon terpilih, guna mentaati peraturan yang ada, berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat pekon. 

Sebab lanjut Anton, pengangkatan dan pemberhentian perangkat pekon harus benar-benar sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon.

"Jadi, bukan asal diangkat karena janji pada saat kampanye. Didalam Perda tersebut sangat jelas mengenai persyaratan pengangkatan dan yang boleh diberhentikan. Untuk itu, kepala pekon harus berkonsultasi dengan pihak kecamatan dan tata pemerintahan agar mekanisme pengangkatan dan pemberhentian sesuai dengan Perda", jelas Anton, Rabu (06/02/2019). 

Anton juga meminta kepada Tata pemerintahan (Tapem) Setdakab Pringsewu untuk segera memberikan penjelasan kepada seluruh kepala pekon tentang mekanisme dan pengangkatan perangkat pekon.

"Ada baiknya, Tapem bekerja sama dengan Apdesi mengadakan bimbingan teknis tentang perda No.4 tahun 2017 sehinga tidak terjadi polemik di tingkat pekon", imbaunya. 

Menurut Anton, dalam Perda No.4 Tahun 2017 sangat jelas,  perangkat pekon dapat diganti apabila ; batas umur sudah lebih dari 60 tahun,  mengundurkan diri, meninggal dunia, terkena pidana yang sudah memiliki hukum tetap. 

"Persyaratan pengangkatannya juga sudah diatur seperti tentang pendidikan yang harus SMA atau sederajat. Kemudian, usia pada saat pendaftaran 20-42, dan memenuhi persyaratan sebagai mana ditentukan dalam perda tersebut", paparnya. 

Anton menambahkan, kepala pekon dalam proses pengangkatan perangkat pekon juga harus senantiasa berkonsultasi dengan pihak kecamatan dan Tapem.

"Kepala pekon juga sedianya membentuk kepanitiaan, sehingga pengangkatan dan pemberhentian perangkat pekon ini bisa tertib dan sesuai dengan Perda", pungkasnya. 

Untuk diketahui, polemik yang berujung pada rasa kecewa sejumlah perangkat pekon seperti yang terjadi di Pekon Sinar Baru Timur Kecamatan Sukoharjo dan Pekon Kamilin Kecamatan Pagelaran Utara mencuat, setelah kepala pekon terpilih dan terlantik berencana mengganti seluruh perangkat pekon yang ada. (Ful) 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapakah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Kesukaan Anda?
  1. M. Ridho Ficardo Bachtiar Basri
  2. Herman HN Sutono
  3. Arinal Djunaidi Chusnunia Chalim
  4. Mustafa Ahmad Jajuli

Komentar Terakhir

  • MatthewHes

    aetna cialis bph <a href=http://cialispego.com/>generic cialis</a> que ...

    View Article
  • CharlesDof

    cialis made me sick <a href=http://cialispego.com/>generic cialis</a> ...

    View Article
  • BradleyVet

    order cialis online cheap <a href=http://cialispego.com/>cialis online</a> ...

    View Article
  • MatthewHes

    order cialis free overnight delivery <a href=http://cialispego.com/>cialis 20 ...

    View Article