Oknum Lurah dan Pokmas di Lampung Utara Diduga Pungli PTSL

By Cahya Media 18 Okt 2019 Dibaca: 67KaliLampung Utara

Oknum Lurah dan Pokmas di Lampung Utara Diduga Pungli PTSL

Keterangan Gambar : Istimewa


Lampung Utara - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi Program unggulan reforma agraria Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk legalitas kepemilikan atas tanah dalam bentu sertifikat menjadi Hak setiap warga Republik Indonesia.

Demi tercapainya Program Nawacita atas kepemilikan hak atas tanah, Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keputusan Presiden) agar seluruh warga negara dapat dengan mudah mendapatkan legalitas kepemilikan lahan Tanah. 

Melalui Program PTSL Pendaftaran Tanah sistematis lengkap secara geratis dalam pengurusan haknya sebagai Warga Negara.

Melalui (SKB) surat Keputusan bersama Tiga Kemeterian tentang tata cara pendaftaran Tanah sistematis lengkap tentang Agraria, dengan menerbitkan SKB No.25/SKB/V/2017 serta No.34 tahun 2017 bernomor. 599-3167A tahun 2017.

Yang di keluarkan dan di tanda tangani oleh Kementerian Ageraria/ Badan Pertanahan Nasional/ Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, Tentang syarat dan ketentuan PTSL yang di bagi dalam Zona Wilayah.

Dengan rincian, biaya yang di tanggung warga senilai 150 -200 ribu rupiah yang di peruntukan pembuatan patok batas tanah. 

Semuanya, di bebankan kepada warga pendaftar program dan bukan menjadi tanggung jawab pihak BPN Badan Pertanahan n Nasional, murah dan terjangkau agar warga tidak terbeban dalam pelayanan.

Hal itu sesuai dengan keputusan SKB tiga Kementerian, apabila ada pihak yang menarik biaya melebihi ketentuan maka dapat di anggap melakukan perbuatan melawan hukum dan di kategorikan( PUNGLI) pungutan liar.

Pasalnya, hingga saat ini terkesan tidak ada proses hukumnya, baik dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan institusi Hukum di Lampung Utara.

Keputusan Presiden Dan Surat Keputusan Tiga Kementerian di anggap hanya slogan oleh sang Oknum Lurah dan Pokmasnya.

Diduga Kelurahan Dan Pokmas Tanjung Seneng Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, sebut saja 'MT' dan PN Bersama kroninya dengan sengaja Kangkangi Nawacita Presiden Jokowi dan SKB Tiga Kementerian. 

Dugaan tersebut menguat dilakukan Lurah Tanjung Seneng dengan menggunakan kewenanganya bersama Kelompok Masyarakat (Pokmas) menarik biaya kepada warganya yang mengikuti program PTSL. 

Tidak tanggu-tanggung Lurah setempat dan kroninya mematok biaya di atas ketentuan nilainya mencapai Rp 600 ribu. 

Berdalih, Semua itu sesuai kesepakatan melalui rembuk warga.

Meski, telah melanggar SKB tiga kementerian dalam hal biaya PTSL .

Menurut Keterangan SB Seorang Tokoh dan juga salah satu warga setempat, menjelaskan kepada media ini.

" Tahun 2019 ini terdata kurang lebih 300 buku buat warga pendaftar, dengan coss biaya sebesar Rp 600 ribu perwarga, belum termasuk warga yang lainya"urainya. 

Bahkan, dengan jumlah keseluruhan mencapai Ratusan Kepala Keluarga, yang dalam hal ini, sang Kepala Desa dan Kroninya telah mencari Keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

Cara-cara itu mengarah kepada tindakan melawan hukum dengan cara dugaan Pungutan liar (Pungli) serta tidak taat dan Mengabaikan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

"besarannya Biaya yang di pungut dari ketentuan oleh Pokmas dan Lurah dalam pengajuan PTSL ini, sangat di Keluhkan oleh warga dan Akan segera di Laporkan Serta meminta bantuan Kepada Lembaga Penggiat Anti Korupsi serta Awak Media yang ada di Lampung Utara,"pintanya, Jumat, (18/10).

Ketika di Konfirmasi dan dimintai Klarifikasi oleh awak Media, Oknum Lurah Sutedjo dan inisial 'D' Ketua Pokmas tidak ada jawaban sampai berita diterbitkan.

Masih SB dengan santai menjelaskan persoalan PTSL, itu semua hasil Kesepakatan warga. 

"Biaya segitu tidak cukup untuk pengurusan pembuatan PTSL, bahkan menurut saya Biaya yang di bayarkan masyarakat Tidak mencukupi untuk Kepengurusan Ke Badan Pertanahan Nasional(BPN) ", jelasnya.

Keputusan Presiden (KEPRES) dan Surat Keputusan Bersama(SKB) tiga Kementerian, Sambung SB tentang biaya PTSL, sangat minim dan berbeda dengan Fakta Lapangan yang semuanya memerlukan Biaya, mulai dari Pengukuran, Patok hingga Pemberkasan, semuanya Membutuhkan Biaya dan Transportasi bagi Petugas Lapangan Dan Pokmas.

"Kalau pegawai BPN akan turun mengukur makan dan rokok kita yang tanggung masing masing lingkungan, patok kita buat dari kayu,itu semua sesuai kesepakatan, teblntunya pak lurah ya pasti tau, karena ngak mungkin kami memutuskan kalau lurah ngak mengetahui kesepakatan PTSL", kilahnya.

Pihaknya, dilapangan hanya melaksanakan tugas, menurut ia juga tidak memberatkan.

"nanti kalau ada gelombang kedua saya daftarkan kalau saat ini sudah habis, itu adek pak lurah aja ada delapan buku cuma empat buku aja yang masuk",pungkasnya.(Tim).



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment