Multy Years Contract, Oknum di PT PP “Diduga Kongkalingkong” Dengan PT PLM Selaku Penyediaan BBM

By Cahya Media 20 Agu 2017 Dibaca: 679KaliPringsewu

Multy Years Contract, Oknum di PT PP “Diduga Kongkalingkong” Dengan PT PLM Selaku Penyediaan BBM

Keterangan Gambar :


PRINGSEWU, CAHYAMEDIA.CO.ID – Setiap perusahaan penyedia BBM memiliki kewajiban untuk menyetorkan Wajib Pungut atau lazim disebut WAPU sebesar 7,5% dari nilai harga BBM dan harus dibayarkan dengan tepat waktu sesuai data penyaluran atau penjualan BBM industri tersebut.


Sayangnya, lemahnya koordinasi dan laporan yang diberikan perusahaan pengguna BBM industri kepada dinas terkait menciptakan peluang tersendiri bagi perusahaan penyedia BBM untuk main “kucing-kucingan” dengan dinas terkait, dengan cara menghindar dari kewajibannya. 

Temuan tim Investigasi Media Pringsewu di lapangan menggarah pada dugaan terjadinya “praktek kongkalingkong” antara PT Pembangunan Perumahan (PP) pemenang tender yang saat ini sedang melaksanakan pekerjaan kontrak tahun jamak “multi Years” contract” 2016-2020 pembangunan Bendungan Way Sekampung di Pekon Bumi Ratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dengan PT Putra Laskar Merdeka (LMP) sebagai penyedia BBM industri.


Untuk kali kedua PT. PP ini bekerjasama dengan perusahaan penyedia BBM Industri yang belum masuk daftar sebagai WAPU di Provinsi Lampung. Ini dilakukan PT PP beberapa bulan terakhir dengan menerima pasokan BBM Industri dari PT PLM.


Dari penelusuran serta data yang diperoleh media ini, membuka adanya “tabir” kalau PT. PLM  selama ini belum terdaftar sebagai WAPU di Propinsi Lampung. Artinya PT. PP selama melaksanakan pekerjaan pembangunan Bendungan Way Sekampung menggunakan BBM ilegal, dan ini merupakan upaya kali kedua yang dilakukan PT PP.


Padahal jauh hari sebelumnya, PT PP juga sempat mendapat teguran keras dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung terkait dengan penggunaan BBM Industri yang dipasok dari perusahaan yang belum terdaftar sebagi WAPU di Provinsi Lampung.


M. Nurmahdi, Humas di PT PP saat dikonfirmasi dikantornya mengaku tidak memahami terkait dengan proses pendistribusian BBM yang diduga belum memiliki WAPU tersebut. "Saya tidak tahu siapa yang menjadi vendor dari BBM, Karena, itu bukan tugas dan kewenangan saya. Tapi itu tugas dari devisi logistic," ungkapnya.


Nurmahdi berjanji akan akan berkodinasi dengan Manager dari PT PP terkait informasi PT.PLM sebagai penyalur BBM dan belum terdaftar di WAPU. "Akan saya sampaikan, apa yang menjadi temuan teman-teman, kebetulan manager juga lagi cuti karena melaksanakan ibadah haji. Silahkan, ditanya langsung ke bagian logistik saja." ucapnya.


Ditempat terpisah, Sodri Manager dari PT. PP saat dikonfirmasi melalui pesan singkat (SMS) terkait pendistribusian BBM oleh PT PLM enggan berkomentar banyak. "Maaf pak, saya sudah cuti tidak bisa memberikan tanggapan terkait BBM yang di kirim PT. PLM," kilahnya.


Namun, saat didesak terkait masalah WAPU yang belum di miliki oleh PT. PLM, Sodri berjanji akan segera berkordinasi dengan pihak terkait. "Saya sedang berkodinasi dengan PT. PLM, dalam waktu dekat PT. PLM akan segera turun ke lampung guna bertemu dengan dinas terkait,” jawabnya singkat.


Dinas ESDM Surati PT. PLM dan Parta Niaga


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung sedianya sudah melayangkan surat teguran kepada PT. PLM, sebagai penyaluran BBM ke PT. PP yang diduga perusahaan ini menginduk ke PT. Pertamina Parta Niaga Palembang yang belakangan diketahui belum memiliki WAPU dan beroperasi di Provinsi Lampung.


“Kami sudah cek penyalur dari PT. Pertamina Parta Niaga Palembang. Kami juga sudah mengingatkan PT.PPN wilayah lampung serta melayangkan surat teguran ke PT. Putra Laskar Merdeka agar menghentikan kegiatan penyaluran. Namun belum juga digubris,” ujar Sopian, Kasie di Dinas ESDM Provinsi Lampung, Rabu, (9/08).


Informasi yang berhasil dihimpun media ini, PT. PLM berasal dari Palembang dan melakukan penyaluran BBM cukup besar di Lampung. PT.PLM juga diduga tidak terdaftar sebagai WAPU di Provinsi Lampung. Selain itu, dugaan tindakan PT.PLM yang menyalurkan BBM secara illegal ini, tentunya sangat merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Lampung.


Padahal sebelumnya, Dinas ESDM Provinsi Lampung sudah sempat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) yang pertama ke PT. PP sebagai langkah melakukan pendataan soal besaran BBM yang digunakan PT. PP dan PT. Waskita. 

Dalam Sidak tersebut Sopian mengaku sempat memberikan menghimbau kepada pihak manajemen suapaya pengguna BBM agar membeli BBM kepada penyalur yang terdaftar sebagai WAPU. 

"Untuk kali kedua ini, kami hanya melakukan koordinasi dengan Pak Sodri selakau pimpinan di proyek bendungan way sekampung sebagai langkah memastikan benar atau tidak PT.PP menggunakan PT. PLM, itupun sudah diakui oleh pak sodri,"bebernya.


Sopian juga menegaskan, pihaknya sudah mengingatkan PT. PPN wilayah lampung untuk segera mendaftarkan terkait WAPU PT. PLM. Selain itu juga, Kami dari Dinas ESDM juga sudah memberikan peringatan baik lisan maupun tulisan kepada PT.PP baik itu yang di Bakauheni dan PT. PP di Pringsewu. "Kami berharap PT. PPN segera mendaftarkan WAPU-nya dan PT. PP juga harus memberhentikan pembelian BBM di PT. PLM," pungkasnya.


Sementara itu, berdasarkan penuturan salah seorang karyawan di PT.PP, setidaknya sudah hampir dua bulan PT. PLM menyalurkan BBM ke PT. PP yang berada di Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. 

"Kalau untuk pengiriman langsung dari pusat, kami sifatnya hanya membuat orderan sesuai dengan kebutuhan operasional alat berat. Adapun BBM datang itu saya disini hanya sebatas menerima saja. Dan yang lebih tahu urusana itu pak sodri atasan kami," ucap karyawan tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada media ini.


Ketua Lembaga Swadaya Massarakat (LSM) Gerakan Hukum Anak Nasional (GERHANA) DPW Lampung Miliano LR, SH., menegaskan, bila kejadian tersebut benar adanya dan sudah kali kedua PT PP melakukan pembelian BBM secara Ilegal, hal itu merupakan pelanggaran berat.


”Pihak kontraktor, pembeli dan penjualnya sudah melanggar Undang-undang Migas, serta dapat didenda Rp.60 Miliar, dan penjara minimal enam (6) tahun,” jelas Miliano.


Miliano juga menanbahkan, persoalan PT. PLM yang menyalurkan BBM ke PT.PP sudah melampaui batas pengiriman, kenapa demikian. Sebab, PT. PLM dalam pengiriman BBM-nya ke Bakauheni sudah mencapai 1 juta kilo liter, dan untuk pendistribusian BBM ke proyek bendungan way sekampung di Pekon Bumi Ratu sendisiri mencapai 100 kilo liter. 

"Artinya PT.PLM dan PT. PP sudah kangkangi Undang-Undang yang berlaku di republik ini. WAPU belum ada, justru sudah sampai jutaan kilo liter BBM disalurkan. Apa ini bukan namanya pengusaha nakal," imbuhnya. 

Untuk diketahui, Pemprov Lampung sudah mengeluarkan aturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor 3 tahun 2014 mengulas tentang Pajak Daerah Jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).


Menindaklanjuti Pergub tersebut, Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, mengeluarkan surat edaran guna menghimbau para pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM), supaya membeli BBM kepada penyalur yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pungut (WAPU).


Dalam surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2017 tersebut juga dilampirkan nama-nama perusahaan penyalur yang sudah terdaftar sebagai WAPU di Provinsi lampung.


Adapun nama penyalur yang sudah memiliki WAPU, sesuai dengan surat edaran Sekdaprov Lampung yakni sebagai berikut :


A.    PT. PERTAMINA (Pesero) 
1. PT. Rachmat Putra
2. PT Pancaran Makmur Sejahtera 

B.    PT. PERTAMINA PARTA NIAGA 
1. Surya Serba Mulya
2. PT. Tulus Adjie Perkasa 
3. Dharma Mitra Pelindo
4.  PT. Surya Bersaudara A
C.      AKR Corporindo Tbk. 
1. AKR Corp Tbk. 
D.    PT. OCEAN PETRO ENERGI 
1. Fajar Putra Galunggung 
E.     ELNUSA PETROFIN
1. PT. Alden Pratam Putra
F.     PT. ENDO BUDARTO BERSAUDARA 
1. EDELWEISKALAS ENERGI (EBB) 
G.    PT. LINGGA PERDANA
1. PT. LINGA PERDANA 
H.    PT. LAROS PETROLEUM 
1. PT. LAROS PETROLEUM 
I.       PT. JAGAD NUSANTARA ENERGI 
1. PT. JAGAD NUSANTARA ENERGI 
J.      PT. PETRONAS NIAGA ENERGI 
1. PT. KARIMATA ENERGI PERSADA



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapakah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Kesukaan Anda?
  1. M. Ridho Ficardo Bachtiar Basri
  2. Herman HN Sutono
  3. Arinal Djunaidi Chusnunia Chalim
  4. Mustafa Ahmad Jajuli

Komentar Terakhir

  • Food

    It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! ...

    View Article
  • Poker Domino

    Ini sungguh hebat saya akan kembali melanjutkan perjalanan ...

    View Article
  • Laminate flooring

    wih, menarik banget, tapi kalaurumah dair bambu, apa gk rawan rayap tuh? udah buat ...

    View Article
  • Barang Promosi Perusahaan

    Saya senang sekali jika ada seminar seperti ini karena bisa sekaligus mengedukasi ...

    View Article