KPR Peringati Sumpah Pemuda, Kampanyekan Bangun Alat Politik Alternatif

By Cahya Media 31 Okt 2017 Dibaca: 307KaliBandar Lampung

KPR Peringati Sumpah Pemuda, Kampanyekan Bangun Alat Politik Alternatif

Keterangan Gambar : Peringati Hari Sumpah Pemuda KPR Gelar Demo Di Patung Kuda Istana Negara


BANDAR LAMPUNG, CAHYAMEDIA.CO.ID – Dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda pada Sabtu (28/10), Komite Perjuangan Rakyat secara nasional menggelar aksi di Patung Kuda Istana Negara, Jakarta pada Senin (30/10) yang menilai rezim pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah gagal dalam mensejahterakan rakyat.

“Kami menilai sejak bergulir era reformasi, dampak dari sistem kapitalisme semakin mengancam kedaulatan bangsa. Hingga hari ini, Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan tambang dan kekayaan sumber daya alam yang besar,” Kata Sekretaris Umum Komite Perjuangan Rakyat, Herman Abdulrohman, Senin (30/10).

“Namun, program kebijakan rezim Jokowi-JK justru menciptakan kemelaratan struktural yang semakin akut. Penerapan kebijakan ekonomi hingga jilid 16 itu bukannya membangun ketahanan ekonomi, malah justru membuat Indonesia semakin memiliki ketergantungan dengan korporasi dan lembaga hutang. Selain itu, liberalisasi di sektor industri dan ketenagakerjaan pun semakin massif,” ucapnya.

Dalam rentan waktu 2009 sampai 2017, rata-rata angka PHK mencapai 20 persen, bahkan ada perusahaan yang melakukan PHK sampai 50 persen, artinya terjadi penambahan angka keluarga miskin yang cukup signifikan.

“ Ditambah lagi penerapan PP 78/2015 yang membatasi kenaikan upah minimum hanya 10 persen, akan semakin menambah beban berat bagi rakyat. Seluruh sektor publik (kesehatan, pendidikan, transportasi, listrik, dan sebagainya) yang seharusnya menjadi hak dasar rakyat, justru menjadi sasaran komersialisasi. Kesenjangan sosial-ekonomi semakin menjulang,” tegasnya.

Sektor BUMN yang seharusnya menjadi penopang industri dalam negeri, justru semakin massif dihimpit skema liberalisasi dan privatisasi. Belum lama ini, Presiden RI Joko Widodo – Jusuf Kalla menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk menjual atau merger 800 BUMN dan anak perusahaannya kepada swasta serta investor asing dengan alasan efisiensi pengelolaan BUMN.

Kebijakan ini akan membawa dampak efisiensi tenaga kerja di sector BUMN. Hal ini tentu kontradiktif dengan cita-cita kedaulatan industri dalam negeri. Selain isu, terkait liberalisasi saham, korporasi BUMN juga menyimpan persoalan besar terkait hak pekerjanya yang banyak diselewengkan.

“Kasus PHK massal Serikat Pekerja Kereta Api dibawah naungan anak perusahaan PT KAI dan PHK massal awak mobil tanki Pertamina, menjadi cerminan bahwa perusahaan plat merah lebih banyak melakukan pelanggaran UU Ketenagakerjaan dan mengebiri hak-hak buruhnya,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia menilai di tengah masifnya agenda liberalisasi ekonomi Jokowi-JK, krisis demokrasi menjadi satu persoalan yang tidak kalah memprihatinkan pasca disahkannya Perppu Ormas no. 2 tahun 2017 menjadi Undang – Undang (UU) sehingga ancaman demokrasi semakin nyata.

“Aparatur Negara telah memperalat kelompok-kelompok reaksioner untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti gerakan rakyat yang sedang mencari keadilan dan berjuang meraih hak normatifnya,”jelasnya.

Indonesia seperti kembali ke jaman Orde Baru, dimana aktifitas diskusi, mimbar akademik, aksi menyampaikan aspirasi, dan pameran-pameran seni kritis dibubarkan dengan paksa dan dengan cara-cara kekerasan. Hasil capaian reformasi yang digadang-gadang membawa angin segar bagi pelaksanaan demokrasi secara sehat di Indonesia, seakan hanya menjadi onggokan sampah.

“Dicederai oleh tindakan intimidasi, pemukulan, penangkapan aktifis, hingga pengrusakan sekretariat/kantor organisasi rakyat. Sudah bisa dipastikan, Indonesia sedang mengalami kemunduran peradaban sebagai dampak dari krisis demokrasi yang semakin serius,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Komite Perjuangan Rakyat melalui momentum Sumpah Pemuda ini untuk menegaskan bahwa dibawah kapitalisme, rezim Jokowi-JK terus gagal dalam mensejahterakan rakyat. Solusi dari krisis demokrasi dan krisis politik hari ini adalah terus menyerukan persatuan gerakan rakyat sebagai manifestasi politik alternative, serta terus mencicil upaya pembangunan alat politik melalui pengkualitasan agenda-agenda perjuangan normatif dan pembangunan ekonomi bersama.

“Jelas kita tidak akan pecaya dan tak akan pernah mendukung partai borjuasi karena sejatinya perubahan sosial, kesejahteraan hanya bisa didapat dengan perjuangan rakyat sendiri melalui jalan politik massa aksi teratur,” pungkasnya. (TM/DN)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapakah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Kesukaan Anda?
  1. M. Ridho Ficardo Bachtiar Basri
  2. Herman HN Sutono
  3. Arinal Djunaidi Chusnunia Chalim
  4. Mustafa Ahmad Jajuli

Komentar Terakhir

  • Ginseng

    Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll ...

    View Article
  • Aloe Vera

    Thank you so much for ding the impressive job here, everyone will surely like your ...

    View Article
  • zonaareapoker

    ini sangat bagus, saya akan kembali dan membawa kemenangan yang sangat besar ...

    View Article
  • obat diet alami

    semoga udah selesai ...

    View Article