Kawal DD Untuk PKT, Wakil Bupati Pringsewu Hadiri Rakor Percepatan Penyaluran DD

By Cahya Media 09 Mei 2018 Dibaca: 27KaliPringsewu

Kawal DD Untuk PKT, Wakil Bupati Pringsewu Hadiri Rakor Percepatan Penyaluran DD

Keterangan Gambar :


PRINGSEWU, CAHYAMEDIA.CO.ID - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar rapat koordinasi percepatan penyaluran dana desa di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (09/05).

Wakil Bupati Pringsewu DR. Hi. Fauzi., M.Kom dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Pringsewu ikut serta dalam rapat yang juga dihadiri para pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat.

"Terdapat 434 bupati/walikota yang bertangung jawab membina pengelolaan dana desa dan 33 pemerintah provinsi maupun pejabat kementerian/lembaga non kementerian yang mengelola urusan desa kami undang dalam rakor ini," ucap Direktur PPMD Kemendes PDTT Taufik Madjid.

Menurut Taufik, diundangnya seluruh stakeholder bertujuan agar, penggunaan dana desa 2018 untuk padat karya tunai (PKT) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

"Khususnya proses pencairan dan penyaluran dana desa yang seharusnya dilaksanakan secara berdisiplin dan tepat waktu," katanya.

Taufik menjelaskan, 
pemanfaatan dana desa (DD) untuk PKT perlu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu sebut dia, semua pihak terkait harus berperan aktif.

"Dalam hal ini, pemerintah daerah harus disiplin dalam memproses pencairan dana desa dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD). Selain itu, menyalurkan dana desa dari RKUD ke rekening kas desa (RKD)," himbaunya.

Lantaran semakin lambatnya proses pencairan dan penyaluran DD
lanjut Taufik, akan berdampak pada lambatnya pelaksanaan penggunaan dana desa 2018 untuk program PKT. 

"Kondisi ini juga akan berdampak pada rendahnya penggunaan dana desa untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga desa yang menganggur atau setengah menganggur serta warga miskin," bebernya.

Taufik menegaskan,  desa perlu difasilitasi agar memprioritaskan penggunaan dana untuk kegiatan pembangunan yang bersifat produktif dan berkelanjutan secara ekonomi.

Misalnya, penggunaan DD untuk PKT diarahkan pada pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan.

"Ini supaya lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Jadi, penggunaan dana desa untuk PKT harus dibarengi dengan refocusing kegiatan pembangunan desa yang mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan," pintanya.

Bukan itu saja, imbuh Taufik, perlu juga didorong pengelolaan dana secara sinergis melalui kerja sama antara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. 

"Semua harus bekerja sama dalam memfasilitasi implementasi penggunaan dana desa untuk PKT. Sinergitas dalam memfasilitasi penggunaan dana desa untuk PKT ini diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja pencairan dan penyaluran dana desa serta meningkatkan kualitas kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa," ujarnya.

Selain itu, sambung Taufik, pelaksanaan penggunaan DD untuk PKT juga harus didorong sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Langkahnya ucap Taufik, dalam pelaksanaan penggunaan DD dilakukan pengawalan secara intensif untuk mencegah terjadinya penyimpangan DD.

"Keberadaan aparat penegak hukum (polisi atau jaksa) dalam melakukan pengawalan dana desa merupakan bagian dari upaya mencegah munculnya penyimpangan dana desa. Terhadap upaya pencegahan ini, pemerintah daerah kabupaten/kota perlu memberikan pemahaman kepada kepala sesa, anggota BPD dan masyarakat desa untuk menyikapinya secara positif," urai Taufik.

Untuk diketahui, tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebesar Rp60 triliun. 

Dana ini disalurkan dari pemerintah pusat kepada desa melalui pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dimana, DD ini wajib digunakan untuk padat karya tunai di desa. 

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri pada tanggal 18 Desember 2017.

PKTD sendiri merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan mendukung penurunan angka stunting. (*/Ful)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapakah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Kesukaan Anda?
  1. M. Ridho Ficardo Bachtiar Basri
  2. Herman HN Sutono
  3. Arinal Djunaidi Chusnunia Chalim
  4. Mustafa Ahmad Jajuli

Komentar Terakhir

  • Food

    It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here! ...

    View Article
  • Poker Domino

    Ini sungguh hebat saya akan kembali melanjutkan perjalanan ...

    View Article
  • Laminate flooring

    wih, menarik banget, tapi kalaurumah dair bambu, apa gk rawan rayap tuh? udah buat ...

    View Article
  • Barang Promosi Perusahaan

    Saya senang sekali jika ada seminar seperti ini karena bisa sekaligus mengedukasi ...

    View Article