Kasus "AG" Gadis Disabilitas Korban Inses jadi Pintu Masuk KPAI Buat Rekomendasi

By Cahya Media 06 Mar 2019 Dibaca: 88KaliPringsewu

Kasus "AG" Gadis Disabilitas Korban Inses jadi Pintu Masuk KPAI Buat Rekomendasi

Keterangan Gambar : Susiana Affandi., M.Si, komisioner KPAI saat memberikan penjelasan terkait rencananya membuat rekomendasi untuk pemerintah


PRINGSEWU,CAHYAMEDIA.CO.ID - Kasus inses yang dialami AG (18), warga Pekon Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu akan menjadi catatan tersendiri bagi KPAI. 

Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat Susiana Affandy.,M.Si mengatakan, prinsip dari kasus AG akan menjadi pintu masuk bagi KPAI membuat rekomendasi untuk pemerintah pusat. 

"Pemerintah harus segera menerbitkan tujuh peraturan sesuai dengan standar disabilitasnya. Tujuh peraturan ini sebagai turunan dari UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas", tegas Susiana, Selasa (05/03/2019) dimintai tanggapannya oleh wartawan cahyamedia.co.id usai bertemu dengan AG di rumah pamannya. 

Susianah mengemukakan, adanya anggapan kasus inses merupakan permasalahan privat dan anak tidak lebih sebagai properti (barang), semakin mendorong terjadi dan terulang kasus serupa. 

Dampaknya lanjut Susiana,  masalah perlindungan anak, pengasuhan anak dan keluarga sebagai pilar perlindungan pertama terabaikan.

"Dalam hal ini maka, pemerintah harus bisa mengedukasi masyarakat. Selain itu, pendekatan hukum juga mesti dikawal, apalagi ini pelaku masih anggota keluarga dari si korban", urainya. 

Diakui Susianah, kalau penegakan hukum selama ini masih hitam putih, dan sering terkendala dengan masalah sosial dan wilayah privat. 

"Kasus ini merupakan tindak pidana berat, dimana pelakunya bisa diancam dengan hukuman kurungan 15 tahun penjara. Masalah sosial dan ranah privat ini juga yang seringkali membuat, pelapor mencabut laporannya setelah aib keluarga dibuka", paparnya. 

Menurut Susianah, dalam UU perlindungan anak, ada 32 kata-kata berkaitan dengan apa-apa saja yang menjadi tugas dari pemerintah daerah terhadap anak. 

Dimana sebut Susianah, maenstriming perlindungan anak sebenarnya sudah ada di setiap instansi terkait. 

"Kalau sampai hulunya jebol (dalam kaitan ini pemerintah daerah), apa jadinya. Maka, hilirnya akan seperti ini. Pemerintah tidak boleh tinggal diam dan menyerahkan masalah kekerasan seksual seperti ini kepada masyarakat", tegasnya. 

Pemerintah daerah lanjut Susianah yang memiliki anggaran, seharusnya bisa jauh lebih aktif. 

"Pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam dan memasrahkan kasus ini kepada masyarakat", imbuhnya. (Ful) 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapakah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Kesukaan Anda?
  1. M. Ridho Ficardo Bachtiar Basri
  2. Herman HN Sutono
  3. Arinal Djunaidi Chusnunia Chalim
  4. Mustafa Ahmad Jajuli

Komentar Terakhir

  • best mail order pharmacies

    <a href="http://canadianpharmaciesrxbest.com/">s afe online pharmacies in ...

    View Article
  • online pharmacy canada

    <a href="http://canadianpharmaciesrxbest.com/">c anadian online ...

    View Article
  • approved canadian online pharmacies

    <a href="http://canadianpharmaciesrxbest.com/">p rescription drugs without prior ...

    View Article
  • Oxfoaw

    <a href="http://profcialis.com/">buy Cialis Professional</a> levitra ...

    View Article