- Masyarakat Tanjung Dalam Gotong Royong Bersihkan Lingkungan dan Buat Gapura Bambu
- KTNA Kabupaten Pringsewu Minta Pemkab Perhatikan Petani
- Apdesi Nilai, Musrembang Tingkat Kecamatan Gadingrejo tak Ubahnya Sebuah Dagelan
- Selain Laksanakan Program Pajali, UPT Dinas Pertanian Gadingrejo juga Miliki Program Unggulan
- Bupati Pringsewu jadi Narasumber di Acara Advocacy Horizontal Learning di Makasar
- Usulan tak Terakomodir, Aksi Walk Out Warnai Musrembang di Kecamatan Banyumas
- Dua Rumah Warga di Pekon Tulung Agung Rusak Setelah Tertimpa Pohon Akibat Guyuran Hujan
- Inspektorat Pringsewu Belum Tindaklanjuti Soal Dugaan Penyimpangan DD di Pekon Panutan
- Kasus Trafficking, Umumnya Dipicu Oleh Uang dan Ekonomi
- JMMPO Lampung Gelar Consultative Group Meeting
Inspektorat Minta LPj DD 2018 Terperinci, Terutama Berkaitan Dengan Belanja Barang dan Material
BANYUMAS,CAHYAMEDIA.CO.ID - Inspektorat Kabupaten Pringsewu, Kamis (31/01/2019) mengumpulkan para kepala pekon se Kecamatan Banyumas di aula GSG kantor kecamatan setempat.
Langkah Inspektorat ini menindaklanjuti hasil pemeriksaan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2018 yang disampaikan masing-masing pekon dan masih terdapat sejumlah kekurangan dalam kelengkapan administrasinya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Irban II Inspektorat Kabupaten Pringsewu Jatiwan didampingi para auditor yakni Umar Hamid dan Farida Nurdin, Camat Banyumas Moudi Ary Nazolla SS.TT.MH serta para Kasi di lingkungan Kantor Kecamatan Banyumas.
Jatiwan mengemukakan, inspektorat akan melaksanakan tugas sebagai pengawas dan pembina, bukan ingin menakut-nakuti atau mengintimidasi.
"Inspektorat akan meluruskan hal-hal yang belum lurus atau menyimpang dari aturan yang seharusnya", katanya.
Menurut Jatiwan Inspektorat, saat ini pihak badan pemeriksa keuangan (BPK) tengah melakukan pemeriksaan terhadap realisasi penggunaan anggaran tahun 2018.
"Semua pekon harus memberi laporan terperinci terkait keuangan, terutama masalah belanja barang atau material dan tentunya dengan harga yang standar dari masing-masing item", ucap Jatiwan.
Sementara itu, Umar Hamid meminta soal laporan administrasi berkaitan dengan harga material yang sudah dibelanjakan untuk segera dilaporkan.
"Harga per item ditambah pajak Ppn, Pph yang harus dibayar. Kami minta laporannya segera, sebab sekarang pihak BPK sudah mulai memeriksa di tingkat kabupaten", imbuh Umar.
Usai diberikan pengarahan dari pihak Inspektorat, para kepala pekon atau yang mewakili langsung berkonsultasi, guna membahas sejumlah permasalahan di pekon masing-masing.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan penggunaan DD tahun anggaran 2018 yang disampaikan masing-masing pekon, ternyata hasilnya belum sepenuhnya memberikan laporan secara detail dan terperinci, terutama berkaitan dengan item benda, barang atau jenis material yang dibeli untuk pembangunan maupun peralatan yang diperlukan dalam penggunaan anggaran DD maupun ADP. (Bes)
Berita Populer
- Perpisahan dan Temu Pamit Kepala SMAN 1 Waylima
- Polres Tanggamus Dalami Perkara Pengrusakan Rumah Ketua DPC AWPI Pringsewu
- POLRES MESUJI GELAR UPACAR PASUKAN OPS RAMADINIYA KRAKATAU 2017
- DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PRINGSEWU
- PONPES AL-MUNIR AL-ISLAMY BERIKAN KLARIFIKASI TERKAIT TUDUHAN DUGAAN PENCABULAN
Berita Terkait
- Rencana Pemberhentian Perangkat Pekon di Sinar Baru Timur Menuai Protes dan Kecaman0
- Sujadi Minta, OPD dan Bagian Bekerja dan Melaksanakan Kegiatan Sesuai Aturan0
- Alia Efriani (2,5), Balita terkena DBD dan dirawat di Puskesmas Wates0
- Pastikan Soal Pelayanan Pasien DBD, Komisi IV DPRD Pringsewu Sidak Tiga Puskesmas0
- Wakil Bupati Pringsewu Tutup Secara Resmi VVS Sepakat Open Tournament0
