Inilah 16 Penyebab dari Terjadinya Praktik Korupsi Dana Desa

By Cahya Media 28 Jan 2019 Dibaca: 238KaliPringsewu

Inilah 16 Penyebab dari Terjadinya Praktik Korupsi Dana Desa

Keterangan Gambar : Ivan Kurniawan, salah seorang P2UPD Inspektorat Kabupaten Pringsewu


PRINGSEWU,CAHYAMEDIA.CO.ID - Sejak bergulir tahun 2015 hingga tahun 2018 ini, sudah sekitar Rp186 triliun dana desa (DD) mengalir ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), keberadaan dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik (seperti jalan), sarana ekonomi (seperti pasar), sarana sosial (seperti klinik), serta untuk meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat desa. 

"Tujuan akhirnya adalah, mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan antara kota dengan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan", jelas Ivan Kurniawan, salah seorang Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah  (P2UPD) Inspektorat Kabupaten Pringsewu kepada wartawan cahyamedia.co.id,. Senin (28/01).

Namun sebut Ivan, dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah itu ternyata rawan dari terjadinya praktik korupsi.

Berdasarkan hasil pemantauan dari berbagai sumber lanjut Ivan, sejak tahun 2015 hingga semester I di tahun 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.

"Tercatat, sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp40,6 miliar", imbuhnya. 

Ivan mengemukakan, sedikitnya ada 16 penyebab dari terjadinya praktik korupsi Dana Desa yakni ; (1). Minimnya kompetensi aparat pemerintah desa. (2). Tidak adanya transparansi. (3). Kurang adanya pengawasan pemerintah, masyarakat, dan desa.(4). Maraknya praktik penggelembungan (mark up) harga. (5). Adanya intervensi atasan. 

Kemudian, (6). Pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan. (7). Adanya kultur memberi barang/uang sebagai bentuk penghargaan/terima kasih. (8). 
Perencanaan sudah diatur sedemikian rupa (by design) oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
(9). Pengelolaan dana desa (DD) dan ADD tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB). 

Selanjutnya, (10). Belanja tidak sesuai RAB. (11). Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menerima fee dari penyedia material, dan spesifikasi tidak sesuai. (12). Minimnya pengetahuan aparat desa dalam memahami aplikasi SisKeuDes. (13). Nomenklatur kegiatan tidak/kurang sesuai dengan Permendesa tentang prioritas penggunaan DD. (14). Standarisasi harga barang dan jasa bervariatif antar desa. (15). Minimnya kesejahteraan aparat pemerintah desa. (16). Belum terpenuhinya kesejahteraan operator atau aparatur desa. (Ful) 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapakah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Kesukaan Anda?
  1. M. Ridho Ficardo Bachtiar Basri
  2. Herman HN Sutono
  3. Arinal Djunaidi Chusnunia Chalim
  4. Mustafa Ahmad Jajuli

Komentar Terakhir

  • online pharmacy no prescription

    <a href="http://canadianonlinepharmacyhd.com/">p rescription meds without the ...

    View Article
  • Qrajuq

    <a href="http://cialissoftp.com/">cialis soft pills</a> order paxil ...

    View Article
  • Qrajuq

    <a href="http://cialissoftp.com/">cialis soft pills</a> order paxil ...

    View Article
  • Qrajuq

    <a href="http://cialissoftp.com/">cialis soft pills</a> order paxil ...

    View Article