Hengky A Jazuli : Yang Berhak Nyatakan Wartawan Kompeten dan Tidak Adalah Dewan Pers

By Cahya Media 16 Okt 2019 Dibaca: 170KaliPringsewu

Hengky A Jazuli : Yang Berhak Nyatakan Wartawan Kompeten dan Tidak Adalah Dewan Pers

Keterangan Gambar : Hengky A Jazuli


CAHYAMEDIA.CO.ID, PRINGSEWU - Ketua APDESI Kecamatan Pagelaran, Hengky Alwi membatah kalau ia sudah melontarkan kalimat adanya wartawan abal-abal yang kerap turun ke pekon-pekon meminta jatah dana desa (DD) setiapkali pencairan. 

Menurut Hengky, pertemuan kepala pekon se Kecamatan Pagelaran pada Jumat (11/10), yang difasilitasi APDESI Pagelaran, itu dalam rangka silaturahmi dan sharing. 

"Yang kita undang hanya inspektorat dan kepolisian. Mereka juga yang menjadi narasumber di acara itu", jelas Hengky. 

Hengky juga mengemukakan, kalau dalam acara itu, baik APDESI Pagelaran atau dirinya secara pribadi tidak mengundang rekan media. 

"Dalam pertemuan itu, saya tidak pernah mengutarakan soal adanya wartawan abal-abal. Saya jamin omongan saya ini", tandas Hengky. 

Sementara itu, Hengky Ahmad Jazuli pengiat masalah media saat dimintai tanggapannya berkaitan dengan apa yang sudah diberitakan salah satu media di Lampung mengatakan, kewenangan menyatakan wartawan kompeten dan tidak adalah Dewan Pers.

"Jadi, bukan wartawan itu sendiri yang mengaku sudah kompeten. Sebab, kompetensi seorang wartawan itu salah satunya akan dilihat dari produk karya jurnalistik yang dihasilkan", tegas Hengky yang juga merupakan salah satu dewan penguji dalam kegiatan Uji Kopetensi Wartawan (UKW) di Lampung ini. 

Kalau memang ada oknum wartawan yang sudah membuat resah masyarakat seperti apa yang sudah diberitakan lanjut Hengky, masyarakat lah yang seharusnya melaporkan kepada Dewan Pers. 

"Bukan malah mengadu kepada wartawan lagi dan menyebut sebagai wartawan abal-abal, tanpa narasumber yang jelas. Silahkan, laporkan saja ke Dewan Pers", tandas Hengky yang menimba banyak ilmu tentang jurnalistik dari LPDS (Lembaga Pers Doktor Soetomo) Jakarta. 

Hengky mengurai, dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, setiap wartawan memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, mendokumentasikan dan mempublikasikan informasi dan juga data yang didapatkan. 

"Hak wartawan mencari dan mendapatkan informasi ini tertera jelas dalam BAB 1 Pasal 4 UU Pokok Pers Nomer 40 tahun 1999. Jadi, mereka tidak bisa dihalang-halangi atau bahkan dipersulit saat melakukan kegiatan jurnalistik", sebut Hengky. 

Wartawan lanjut Hengky, juga berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. 

"Hak wartawan mendapatkan perlindungan hukum ini, juga diamanatkan dalam UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 8. Tidak ada istilah wartawan daerah, lokal maupun nasional, sehingga itu akan membatasi ruang gerak dan ruang kerja jurnalistik wartawan", terang Hengky. (Ful)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment